Badan Usaha Milik Desa Adalah

-
Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa,"ujarnya.

Karena itu, kata dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.
"BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, dari blusukannya ke desa-desa yang memiliki BUMDesa, mereka sudah merasakan sendiri manfaatnya bagi peningkatan kas desa dan kesejahteraan warganya.

“Seperti desa Pagedangan yang BUMDesnya mengelola sentra kuliner dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang bisa menampung sampah dari 1.000 rumah tangga di Desa Pagedangan, juga BUMDes Karya Mandiri Cibodas Kabupaten Bandung yang memiliki jenis-jenis usaha di bidang air, sewa gedung olahraga/gedung serbaguna dan pengelolaan kios desa," papar Marawan.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes.


Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menyusun Laporan Keuangan BUMDes yang Sederhana 2

-
Gambar
1.        Berikutnya yaitu dengan membuat buku kas harian sebagai pencatatan aliran kas masuk dan kas keluar atas kegiatan BUMDES transaksi dicatat sesuai dengan nama rekening yang telah disusun tadi dan di sesuaikan dengan sisi saldo debet dan kreditnya. contohnya seperti dibawah ini: 2.        Setelah dilakukan pencatatan atas transaksi pada buku pembantu kas maka pada akhir bulan/ periode dapat disusun laporan laba rugi BUMDES 3.        setelah di ketahui laba/rugi usaha maka selanjutnya disusun laporan perubahan modal  BUMDES. jika mengalami laba maka laba sebagai penambah modal jika mengalami kerugian maka rugi menjadi pengurang dari modal. 4.        setelah diketahui berapa jumlah modal akhir setelah ditambahkan dengan laba BUMDES atau dikurangkan dengan rugi BUMDES maka di susunlah neraca seperti dibawah ini dengan saldo modal y...
Baca selengkapnya

Menyusun Laporan Keuangan BUMDES yang Sederhana 1

-
Gambar
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa maka diperlukannya pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) dimana BUMDES berfungsi sebagai lembaga sosisal yang dapat menopang kegiatan ekonomi desa. Dalam pelaksanaan nya BUMDES biasa berjalan seperti lembaga usaha seperti pada umumnya hanya saja pihak pengelolah BUMDES adalah Masyarakat desa dengan dari pemerintahan daerah. Selayaknya bdan usaha lain bumdes juga di haruskan untuk menyusun suatu pembukuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mastarakat serta pengelolah BUMDES Berikut merupakan contoh pembukuan BUMDES Pada langkah awal pembukuan yang harus diperhatikan adalah Pembuatan daftar rekening untuk transaksi yang mungkin terjadi seperti contohnya dibawah ini 2.        Setelah daftar rekening dibuat maka kita harus menyusun neraca saldo yakni memasukkan nominal pada kolom debet dan kredit atas daftar rekening yang sudah dibuat seperti dibawah ini.
Baca selengkapnya

Surat Keterangan Usaha Desa

-
PEMERINTAH KOTA SURABAYA KECAMATAN JAMBANGAN KEPALA DESA JAMBANGAN KEBON AGUNG Jl. JAMBANGAN INDAH ====================================================================== SURAT KETERANGAN USAHA Nomor : XX/SKU-MB/2015 Kepala Desa Jambangan Kebon Agung, Kecamatan Jambangan, dengan ini menerangkan bahwa : Nama                       : Laila KTP                         : xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat / Tgl. Lahir  : Surabaya / 29 November 1988 Agama                      : Islam Pekerjaan                  : Wiraswasta Alamat      ...
Baca selengkapnya